0
0
KENDAL – Pelaksanaan Pilkada 9 Desember di Kabupaten Kendal berjalan lancar dengan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada di masa pandemi covid -19, Bawaslu mendapat tugas tambahan mengawasi kepatuhan dalam setiap tahapan. ‘’Dengan pengawasan ketat, setelah pilkada tidak ada kluster baru penyebaran virus korona,’’ kata Ketua Bawaslu Kendal Odillia Amy Wardayani pada acara Rakernis dengan awak media yang digelar di Tirto Arum Baru, Rabu (23/12).
Dia menerangkan, sebelum melaksanakan tugas, para pengawas menjalani rapid tes. Dari 2242 pengawas, ada 163 yang reaktif. Selanjutnya yang reaktif di tes swab, terdapat 28 yang positif virus korona. Dengan tes swab, kami telah memutus mata rantai penyebaran virus korona, yang hasilnya positif harus menjalani karantina dan diganti orang baru,’’ ungkapnya.
Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Achmad Ghozali mengatakan, Kabupaten Kendal adalah peringkat satu Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tingkat Jawa Tengah, dan peringkat keempat di Indonesia. ‘’Dalam pelaksanaan kampanye, total ada 840 kegiatan yang dilaporkan baik kepada pihak kepolisian dan Bawaslu Kendal. Itu merupakan jumlah kampanye terbesar kedua di Jawa Tengah,’’ tutur dia.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Firman Teguh Sudibyo menyampaikan, terkait sengketa, sampai akhir pelaksanaan pilkada tidak ada sengketa. ‘’Pelanggaran administrasi ada tiga kasus, pidana pemilihan tujuh kasus, kode etik tidak ada pelanggaran, dan untuk pelanggaran netralitas ASN satu kasus,’’ terang Firman.
Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, Arief Musthofifin mengungkapkan, selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, bukan berarti selesai pelaksanaan tahapan pilkada. ‘’Kami menunggu keputusan sidang Mahkamah Konstitusi, yang kalau tidak salah tanggal 23 Maret 2021. Namun, khusus hasil Pilkada Kendal, tidak ada calon yang mengajukan gugatan ke MK terkait hasil penghitungan,’’ jelasnya. (mam-21)
