Targetkan 12 Kursi, DPC Gerindra Kendal Juga Minta Prabowo Subiyanto Maju di Pilpres 2024

Read Time:1 Minute, 47 Second

*HUT Gerindra ke-14 Diperingati Sederhana
*Perkuat Struktur Tingkat Ranting-TPS
*Luncurkan Pendataan/Pendaftaran Anggota Online
*Kritisi Kebijakan Klaim JHT BP Jamsostek

KENDAL- Jatengnet.Com – Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) Gerindra Kabupaten Kendal menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) Gerindra ke-14 belum lama ini. Kegiatan peringatan dilakukan secara sederhana. Dalam momentum tersebut segenap pengurus kembali diingatkan untuk memperkuat setruktur sampai pada tingkatan anak ranting dan TPS.

“Selain itu menata administrasi keanggotaan untuk menyambut pemenangan di 2024 yang tinggal 2 tahun lagi,” kata Ketua DPC Gerindra Kendal, Mifta Reza Noto Prayitno SP. MM, kepada segenap pengurus.

Dalam kesempatan tersebut, DPC Partai Gerindra Kendal juga meluncurkan pendataan dan pendaftaran anggota online dengan alamat http://www.dpcgerindrakendal.or.id. Harapanya dengan pendaaatan online ini mempermudah, mempercepat dan mendekatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui Patai Gerindra.

“DPC Partai Gerindra bertekat menjadi pemenang di 2024 dengan target perolehan 12 kursi,” ungkap Mifta Reza.
Dalam momentum HUT ke-14 tersebut, segenap pengurus dan simpatisan Partai Gerindra Kabupaten Kendal juga meminta kesediaaan dari Ketua Dewan Pembina partai Gerindra H. Prabowo Subiyanto untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan datang.

“Tekat kami sudah bulat “Prabowo Presiden Gerindra Menang”,” tandas Mifta Reza dengan penuh semangat.

*KRISTISI KEBIJAKAN KEMENAKER KLAIM JHT BP JAMSOSTEK

Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang mengatur pencairan dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan saat usia pekerja mencapai 56 tahun tuai kritikan dari berbagai pihak tak terkecuali dari DPC Gerindra Kabupaten Kendal.

Ketua DPC Gerindra Kab Kendal yang sekaligus Anggota DPR D Provinsi jawa Tengah Mifta Reza meminta Menaker Ida Fauziyah mencabut aturan tersebut. Pasalnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertolak belakang dengan kondisi masyarakat saat ini. Tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BP Jamsostek menjadi tumpuan bagi para pekerja, setelah mereka purna atau bahkan di PHK,. pandemi Covid 19 bayak memakan korban PHK. Steelah di PHK tentu mereka butuh modal untuk memulai atau mengembangkan usaha demi menghidupi kelurganya.

“Lah kok malah ditahan sampe usia 56 tahun kan aneh pola pikirnya, tidak sesuai kondisi ditengah masyarakat,” ucapnya. (jan-17)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Siswa SMPN 1 Kangkung Disosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
Next post Ketua HKTI Kendal Tardi Sebut Pemerintah Gonta Ganti Aturan Persulit Petani